Transnasionalisasi Masyarakat Sipil

Mujtahid*

MASYARAKAT sipil bukanlah institusi yang berorientasi pada kekuasaan dan bertujuan maksimalisasi kapital. Kelompok ini lahir dari rahim kesadaran untuk memperjuangkan nilai-nilai universal manusia yang tidak melihat pada perbedaan bangsa, status sosial, ekonomi, ideologi, agama, dan identitas primordial lainnya.
Kehadiran masyarakat sipil diidentifikasi sebagai pilar utama yang mendukung kelancaran proses transisi demokrasi serta mampu mengurangi akibat sifat negatif dari isu global. Peran masyarakat sipil sebagai pilar demokrasi terlihat dari kesadaran yang kuat dalam memberdayakan individu dalam masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya dan menggerakkan proses politik global ke arah yang lebih partisipatoris.
Sebagai pilar demokrasi, peran masyarakat sipil mengedepankan nilai-nilai edukatif yang menjunjung tinggi organisasi masyarakat sipil melalui pemberian informasi yang akuntable dan tranparan. Karena dengan meningkatnya partisipasi publik dapat meningkatkan awareness rakyat terhadap proses demokratisasi yang tengah berlangsung.
Menurut Andi Widjajanto, organisasi masyarakat sipil dapat memunculkan isu-isu krusial dan temporal yang perlu didiskusikan, misalnya isu lingkungan, hak asasi manusia dan kemiskinan yang nantinya dapat disuarakan kepada pemerintah agar membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Selain itu, dapat digambarkan bahwa masyarakat sipil juga dapat memobilisasi rakyat untuk memaksa pemerintah lebih transparan dalam menjalankan pemerintahan serta melakukan pemantauan terhadap implementasi dan akibat yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan yang diambil ditingkat global.
Peran masyarakat sipil dalam sebuah negara baru dapat optimal jika tersedia sistem sipil yang mampu mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingan kelompok masyarakat secara santun (civilized) dan tersedia aturan main yang menjaga keseluruhan proses dalam koridor dinamika sosial yang tidak mengabaikan hak-hak fundamental individu dan komunitas.
Peran civil society merupakan salah satu pilar penting dalam transisi demokrasi yang dapat terukur karena aktivitas-aktivitas yang dilakukannya mampu membawa rakyat akar rumput ke arah yang lebih partisipatoris. Menurut Linz dan Alfred Stepan, untuk mempetegas peran civil society sebagai pilar utama demokrasi dengan memetakan peranan yang dimiliki oleh masyarakat sipil dalam arena-arena demokratisasi. Mereka membedakan transisi dan konsolidasi demokrasi dalam proses demokratisasi, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam berbagai arena pada tahapan konsolidasi demokrasi.
Masyarakat sipil mempunyai kemampuan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dan membuat suara dari “bawah” lebih terdengar, dengan memunculkan diskusi baru yang sebelumnya tidak diperhitungkan sebagai masalah-masalah politis seperti kekerasan dan hak penduduk asli terhadap tanah leluhurnya.
Manifestasi masyarakat sipil yang paling terlihat dan berpengaruh di antara bentuk masyarakat sipil yang lain adalah lembaga swadaya masyarakat atau organisasi nonpemerintah yang lebih dikenal dengan Organisasi Masyarakat Sipil.
Dalam tahapan demokratisasi yang terkait dengan aktifitas donor, organisasi civil society dapat berperan ganda, yaitu sebagai “penyalur” bantuan dan pemberi bantuan itu sendiri. Suatu permasalahan di tingkat lokal bisa menyebar dengan cepat serta menjadi sebuah permasalahan yang mendapat perhatian masyarakat di tingkat global. Isu demokratisasi dan transisi pemerintahan suatu negara ke bentuk yang lebih demokratis menjadi salah satu isu populer di tingkat global.
Fenomena demokrasi serta menguatnya kesadaran sipil pada tingkat global merupakan aspek terpenting dalam perjalanan demokrasi terutama di dunia ketiga yang kebetulan menjadi proyek “mercu suar” dan program PBB. Pada tingkat dunia, melalui fungsi akuntabilitas demokratik, organisasi masyarakat sipil juga dapat mendorong otoritas ditingkat global agar lebih bertanggungjawab terhadap publik atas tindakan dan kebijakan yang telah diambilnya.
Membangun demokrasi suatu bangsa bukannya tanpa rintangan dan halangan. Sebab dari sejumlah pengalaman banyak negara, demokrasi merupakan jalan berliku dan penuh duri yang membutuhkan terobosan manajemen gerakan dari aktor organisasi masyarakat sipil.
Untuk menggerakkan organisasi masyarakat sipil, sendi-sendi demokrasi dapat dibangun di atas kepentingan kolektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek pluralitas. Warna keragaman itu harus dijaga karena di dalamnya terdapat perbedaan partai, suku, agama, status pendidikan dan sosial, demi percepatan proses pembangunan suatu bangsa.

*) Mujtahid, Dosen UIN Maliki Malang