Kamis, 04 Februari 2010

Implementasi Pembenahan Kurikulum

Mujtahid*
RINTANGAN yang paling utama terhadap pembenahan kurikulum, menurut pandangan guru, adalah kurangnya upaya untuk mengikuti rekomendasi panitia. Permasalahan ini seringkali berakibat pada kesalahan administratur dalam memahami proses dan rintangan-rintangan untuk mengimplementasikan perubahan kurikulum yang diajukan.
Guru yang melanjutkan untuk memberikan pelajaran dan membatasi peran siswa untuk memberikan respon terhadap pertanyaan yang mungkin mengimplementasikan perubahan kurikulum yang diajukan bahwa dia menggunakan pokok permasalahan dan materi yang berbeda, tetapi efektifitas tidak akan diterima bahkan peranan guru dan siswa juga berubah. Karenanya, dalam mengupayakan untuk mengimplementasikan pembenahan kurikulum, administratur harus mengenal bahwa perubahan kurikulum juga menimbulkan perubahan masyarakat untuk berhasil secara sepenuhnya. Terlalu sering pokok permasalahan ini diabaikan, atau kurang mendapat perhatian, maka implementasi pembenahan kurikulum akan menjadi cacat.
Ketika mengimplementasikan pembenahan kurikulum yang diajukan, administratur seharusnya melakukan peranan sebagai agen perubahan. Dalam peranan ini, administrator seharusnya berupaya menghasilkan modifikasi dalam kurikulum dan peranan masyarakat terhadap segala hal yang berhubungan dengan kurikulum. Masyarakat mempunyai sikap dan peranan mungkin perlu untuk dimodifikasi dan, termasuk fakultas, siswa, orangtua, staf kantor pusat, dan anggota dewan sekolah. Tentu, masyarakat yang berbeda menolak perubahan dengan alasan yang berbeda pula, dan seringkali agak sulit untuk mengetahui alasan yang sesungguhnya atas pertentangan mereka. Akan tetapi, rintangan yang utama untuk menerapkan perubahan kurikulum yang mungkin inheren dalam situasi khusus dan administrator seharusnya menyadari hal-hal berikut ini:
Ø Kebiasaan. Kebiasaan merupakan kecenderungan masyarakat untuk berperilaku dengan cara sama yang selalu mereka lakukan.
Ø Struktur birokratis wilayah sekolah. Wilayah sekolah seperti halnya suatu institusi birokratis menekankan pemelihaaraan struktur, rasionalitas, dan kontinuitas. Uniformitas program dan prosedur pendidikan di antara sekolah-sekolah wilayah nampaknya dinilai, meskipun keragaman tidak dinilai.
Ø Kurangnya insentif. Perubahan bisa menjadi pengalaman yang sulit dan membuat frustasi bagi individu atau kelompok yang terlibat kalau insentif kurang.
Ø Karakter perubahan yang diajukan. Sejumlah inovasi bisa bermacam-macam sesuai dengan kompleksitas, biaya finansial, kompatibilitas dengan fase yang lain dari operasi sekolah, dan kemampuan berkomunikasi yang menyenangkan.
Ø Norma-norma guru dan masyarakat. Norma-norma guru dan masyarakat bisa bertindak sebagai rintangan yang signifikan untuk memunculkan inovasi dalam sekolah. Ada bukti bahwa seorang guru mungkin menerima ketidaksetujuan dari kolega-koleganya untuk melakukan adopsi sebuah inovasi; sebuah upaya yang dilakukan administrator untuk menghasilkan perubahan dalam peranan atau metode guru yang mungkin digambarkan sebagai suatu tantangan untuk otonomi profesional guru tersebut.
Ø Kurangnya pemahaman. Masyarakat mungkin menolak perubahan yang diajukan karena mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai dan akurat mengenai hal itu. Kekurangan mereka mungkin disebabkan oleh suatu kesalahan untuk lebih memperhatikan pada saat perubahan tersebut dijelaskan, atau, sebaliknya, informasi mengenai perubahan mungkin sangat sedikit atau tidak akurat.
Ø Perbedaan pendapat. Perubahan yang diajukan tersebut mungkin ditentang sebab perbedaan pendapat mengenai apakah perubahan itu diperlukan, atau apakah ia akan memenuhi segala klaim pendukungnya. Perbedaan pendapat mungkin didasarkan pada pertentangan filosofis dan nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan mengajar dan berlajar, atau mungkin disebabkan dari penilaian yang beragam atas seberapa bernilai pembenahan sesungguhnya terjadi jika perubahan tersebut diimplemen-tasikan. Jika perbedaan pendapat berpusat pada jumlah pembenahan yang akan dilakukan, maka pertentangan tersebut mungkin bisa direduksi dengan mengenalkan bukti terbaru mengenai keberhasilan yang penting. Akan tetapi jika perbedaan pendapat didasarkan pada pertentangan filosofis dan nilai-nilai pendidikan, administratur kemungkinan akan menemui kesulitan untuk menjauhkan sumber pertentangan.
Ø Kurangnya keahlian. Perubahan yang diajukan mungkin ditentang oleh individu atau kelompok yang perlu untuk melakukan keahlian dan peranan baru. Perubahan dari peranan dan keahlian tradisional kepada peranan dan keahlian yang baru digambarkan sebagai sebuah pengalaman yang tidak terselesaikan pada banyak orang. Karenanya, inovasi yang membutuhkan keahlian dan peranan baru pada partisipan seharusnya dibarengi dengan program in-service yang akan memudahkan mereka mengembangkan peranan dan keahlian yang baru.
Pertentangan untuk merubah adalah suatu fenomena komplek, dan administratur seharusnya menghabiskan sejumlah waktu untuk mengdiagnosa sumber-sumbernya sebelum dia menggambarkan kesimpulan dengan baik (Gorton, 1976: 2245-247).

Pendekatan Pilot Project Dalam Perubahan Kurikulum
Jika seorang administrator tidak mampu memecahkan bebean yang muncul dari masyarakat terhadap perubahan tersebut, dia mungkin berupaya memprakarsai suatu pilot project. Pendekatan pilot project terhadap implementasi pembenahan kurikulum memiliki beberapa keuntungan. Ia bisa dilakukan dengan jumlah partisipan yang lebih sedikit dan dapat melibatkan mereka yang lebih menginginkan untuk menguji gagasan kurikulum yang baru. Jika pilot project berhasil, maka kemungkinan mempengaruhi masyarakat lain yang sesungguhnya menolak perubahan tersebut.
Pilot project juga berguna untuk melakukan identifikasi dan menyaring kerusakan atau kelemahan dalam proposal kurikulum yang asli yang tidak diberikan sebeluimnya. Sebagian besar dari perubahan tersebut, apakah itu berasal dari studi atau perencanaan dalam wilayah atau dari situasi sekolah lain, membutuhkan adaptasi dan pembenahan sebelum mereka dapat digunakan dengan sukses oleh seluruh tingkatan kelas, departemen atau sekolah. Dan akhirnya, pilot project mungkin membuktikan kegunaannya dalam menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak akan bekerja, sebab sebuah cela dalam konsep proposal atau karena kondisi lokal membuatnya tidak mungkin untuk diimplementasikan.
Pendekatan pilot project bukan satu-satunya pendekatan terhadap implementasi kurikulum, juga bukan obat mujarab bagi pertentangan untuk melakukan perubahan. Tetapi ia hanya menawarkan keuntungan yang penting, dan seharusnya ia dipertimbangkan oleh administratur (Gorton, 1976: 247-248).

Faktor Implementasi Kurikulum
Krey menyatakan hasil investigasinya bahwa empat faktor utama yang langsung berhubungan dengan tingkatan dimana rencana pembenahan kurikulum sesungguhnya diimplementasikan di ruang kelas:
1. Tingkatan di mana guru merasa memerlukan bentuk orientasi dan aktivitas in-service untuk membantu mereka dalam mengimplementasikan rencana kurikulum.
2. Tingkatan di mana guru menerima sebuah kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan orientasi dan aktivitas in-service untuk membantu mereka mengimplementasikan rencana kurikulum.
3. Tingkatan di mana guru menerima sebuah kesempatan untuk berpartisipasi dalam evaluasi orientasi tersebut dan aktivitas in-service.
4. Tingkatan di mana guru merasa bahwa mereka mempunyai tanggung jawab profesional untuk berpartisipasi dalam implementasi kurikulum.
Studi Krey menekankan pada perlunya orientasi dan aktivitas in-service untuk membantu guru dalam mengimplementasikan proposal dan rencana pembenahan kurikulum. Ia juga menyarankan pentingnya fakultas pembenahan dalam tingkatan perencanaan dan evaluasi jika orientasi dan aktivitas in-service diterima oleh guru sebagai sesuatu yang bermanfaat.***

Daftar Rujukan
Gorton, Richard A., 1978. School Administration Challenge and Opportunity for leadership, Dubuque, Lowa: Wm.C. Brown Company P.
Sutisna, Oteng, 1983. Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional, Bandung: Angkasa.
Nasution, S. 1982. Asas-asas Kurikulum, cet. VI. Bandung: Jemmars
TIM Dosen AP IKIP Malang, 1989. Administrasi Pendidikan, Malang: IKIP Malang
Muhaimin dan Abd Mudjib, 1993. Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalnya, Bandung: Trigenda Karya
Langgulung, Hasan, 2000. Asas-Asas Pendidikan Islam, Jakarta: al-Husna Zikra.
Al-Khuly, Muhammad Ali, Tt. Qomus Tarbiyah, Inggris Arab, Bairut, Libanon: Darul ‘Ilm.

*) Mujtahid, Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar